Pemerintah dan Aparat tidak serius

Menurut saya aparat dan pemerintah tidak serius dalam memberantas pembajakan software, mengapa bisa demikian ? Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya sweeping yang dilakukan di mall-mall atau pusat TI di Surabaya dan Jakarta. Yang saya tahu pasti di Surabaya, THR Mall yang merupakan salah satu pusat IT terbesar di Surabaya seringkali terkena sweeping oleh aparat kepolisian tapi mengapa masih saja toko-toko yang menjual cd ilegal (baca: bajakan) tetap dapat berdagang dengan leluasa.

Sempat saya mendapatkan informasi dari salah seorang pedagang, bahwa para pedagang sebenarnya sudah mengetahui informasi sweeping yang akan dilakukan. Sehingga para pedagang memutuskan untuk tidak membuka tokonya pada hari itu. Lagi-lagi pembajakan dapat dengan mulus dilakukan.

Sama halnya dengan Glodok Jakarta. Para pedagang umumnya sudah mengetahui jadwal sweeping yang akan dilakukan oleh aparat. Naif memang, dari sini dapat dibuktikan bahwa memang pemerintah (daerah khususnya) dan aparat kepolisian tidak dengan serius melaksanakan UU HAKIdan menegakkan hukum dalam memberantas pembajakan. Ditambah dengan para pedagang yang dengan nekat meskipun mereka mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan melanggar undang-undang.

Lantas timbul pertanyaan :
“Siapakah yang seharusnya mendapatkan hukuman ?”
“Pedagang ?”. Tentu, mereka kan melanggar undang-undang.
“Pemerintah ?” …..
“Aparat ?” …
“Apakah orang yang tidak melaksanakan undang-undang berarti melanggar UU ?”
“Apakah terjadi konspirasi ?” …. hanya Tuhan yang tahu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *